Begini Ketentuan Daluwarsa Dalam Hukum Pidana!
Wewenang untuk mengajukan penuntutan dan eksekusi hukuman pidana dilakukan oleh Jaksa sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 6 dan Pasal 1 angka 7
Apakah Pengguna Narkotika Wajib Dapat Direhabilitasi?
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 1 angka 13 menyatakan: "Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan
Bagaimana Jika Perjanjian Dibatalkan Secara Sepihak?
Pada dasarnya Perjanjian dapat dibatalkan sepihak namun harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 1266 KUHPerdata yang intinya menyatakan perjanjian antar pihak harus
Apakah Mengiklankan Situs Judi Dapat Dipidana?
Saat ini banyak kita temukan postingan pada media sosial yang mempromosikan situs judi online pada akun media sosialnya. Seakan-akan postingan tersebut merupakan hal
Apakah Open BO Dapat Dipidana?
Online prostitution atau pelacuran yang dilakukan dalam jaringan (daring/online) merupakan suatu perbuatan berhubungan seksual dengan orang lain dengan menggunakan "transaksi" yang mana proses
Berikut Alasan-Alasan Yang Dapat Dijadikan Sebagai Alasan Perceraian!
Sebagaimana yang diberitahukan melalui media online detik.com pada tanggal 24 Juni 2020, Mantan Gubernur Jambi Zumi Zola yang pada saat ini menjadi terpidana
Ini Beberapa Bentuk Kontrak Dalam Hukum Perdata!
1. Kontrak Lisan Kontrak Lisan adalah suatu kontrak yang dibuat oleh para pihak secara lisan (oral contract), tidak tertulis dalam akta dibawah tangan
Berikut Jenis-Jenis Penitipan Barang Dalam Hukum Perdata!
Secara umum, penitipan barang terjadi apabila seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud
Apa Syarat Penangguhan Penahanan Dikepolisian?
Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan, yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai
Bagaimana Jika Laporan di Polisi Tidak Diproses?
Berdasarkan Pasal 3 Ayat 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana menyatakan; Laporan Polisi sebagaimana
Apa Perbedaan Kasus Yang Ada di Polsek, Polres, Polda dan Mabes Polri?
Pasal 17 Ayat 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana(“Perkapolri 14/2012”) menyatakan “Tingkat kesulitan penyidikan
Bagaimana Cara Membuat Laporan di Kepolisian?
Berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena
Begini Tata Cara Penyitaan Oleh Kepolisian!
Dalam hal adanya dugaan perbuatan tindak pidana, kepolisian berhak melakukan penyitaan terhadap benda yang dikuasai oleh terduga pelaku yang dimana ada beberapa cara
Bagaimana Ketentuan Hibah dalam Hukum Perdata?
Dalam Pasal 1666 KUHPerdata berbunyi “Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik
Ini Proses Penyelesaian Tumpang Tindih Sertipikat di BPN!
Pengaduan Melalui Kantor Pertanahan Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 ayat 7 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
Bagaimana Prosedur Mendapatkan Restoratif Justice/ Perdamaian di Kejaksaan?
Pasal 1 Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menyatakan “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan
Bagaimana Prosedur Mendapatkan Restoratif Justice/ Perdamaian di Kepolisian?
Pasal 1 angka 27 Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana menyatakan “Keadilan restoratif adalah penyelesaian kasus
Apakah Laporan dan Pengaduan Berbeda?
Laporan sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 24 KUHAP Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat
Berikut Tujuan Praperadilan Dalam Hukum Pidana
Pasal 10 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berbunyi: “Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara
Bagaimana Prosedur Penangkapan Oleh Polisi?
Penangkapan dapat dikatakan pengekangan sementara waktu guna kepentingan penyidikan atau penuntutan. Mengenai alasan penangkapan atau syarat penangkapan yaitu: seorang didaga keras melakukan