Ini Pembelaan Hukum Apabila Pembeli Tanah Digugat Pihak Lain!

Alat-alat bukti dalam hukum acara perdata ada 5 (lima) yaitu: Tulisan/Bukti Surat, Saksi, Persangkaan, Pengakuan dan Sumpah. Jadi anda wajib membuktikan jika anda sebagai pembeli berhak atas tanah yang sudah anda beli berdasarkan Alat bukti tersebut. Misalnya: Ada Akta Jual-Beli (Bukti Surat), Ada saksi yang mengetahui jual-beli tersebut atau anda sudah mengauasai tanah (hadirkan untuk bukti

Apakah Boleh Melakukan Jual-Beli Tanah Berdasarkan Surat Kuasa Mutlak?

Menurut ketentuan Pasal 1792 KUH Perdata, dikatakan bahwa: “Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan” Dalam Instruksi Mendagri No. 14 Tahun 1982 diberikan pengertian mengenai kuasa mutlak yang dijelaskan dalam diktum kedua, yaitu kuasa yang didalamnya mengandung unsur tidak dapat ditarik

Apakah Lelang Yang Telah Dilaksanakan Dapat Dibatalkan?

Pelaksanaan Lelang terjadi apabila ada permohonan eksekusi ke Pengadilan hingga ada pelaksanaan lelang oleh Pejabat Lelang. Apabila telah dilaksanakan Lelang dengan dokumen Berita Acara Lelang dan risalah lelang, maka dapat diartikan objek Lelang telah dibeli oleh orang lain atau hak terhadap objek tersebut telah beralih. Dengan adanya peristiwa ini, apakah dokumen Berita Acara Lelang dan

Apakah Surat Bahasa Asing Dapat Dijadikan Bukti di Pengadilan?

Berdasarkan pasal 1866 KUH Perdata/pasal 164 HIR, alat bukti yang diakui dalam perkara perdata terdiri dari bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Alat bukti tulisan/tertulis/surat, ditempatkan dalam urutan pertama. Pasal 1867 KUHPerdata, pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan autentik maupun dengan tulisan dibawah tangan. Yang dimaksud Akta autentik misalnya Akta Notaris, sedangkan akta

Tidak Membantah Gugatan Sama Dengan Pengakuan!

Adanya Gugatan yang memuat dalil-dalil atau fakta-fakta versi Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat di Pengadilan, maka Tergugat berhak mengajukan Jawaban atas Gugatan sebagaimana dinyatakan dalam HIR pasal 121 ayat (2) HIR dan Pasal 145 ayat (2) Rbg menentukan bahwa tergugat dapat menjawab baik secara tertulis maupun secara lisan. Dalam memberikan jawaban biasanya Tergugat akan menyusun

By |2022-09-04T14:07:58+00:00September 4th, 2022|Categories: Hukum Perdata|Tags: |0 Comments

Apakah Boleh Warisan Dihibahkan Ke Orang Lain?

Pasal 1666 KUHPerdata mengatur “Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup”. Kemudian Pasal 1676 KUHPerdata menyatakan “Semua orang boleh memberikan dan menerima hibah kecuali mereka yang oleh undang-undang

By |2022-08-21T12:48:29+00:00August 21st, 2022|Categories: Hukum Perdata|Tags: |0 Comments

Apa Saja Syarat-Syarat Hibah Tanah?

Selain dari syarat yang dinyatakan Penghibah dalam Akta ke si penerima Hibah, secara formil syarat meghibahkan tanah ke pihak lain yaitu akta Hibah dibuat oleh PPAT yang berwenang. Berdasarkan Pasal 1682 KUHPerdata menyatakan “Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris

Apakah Boleh Mengajukan Bukti Baru Pada Tingkat Kasasi?

Berdasarkan pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung menyatakan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena: tidak berwenang atau melampaui batas wewenang; salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan

Apakah Warga Asing Berhak Atas Warisan Tanah?

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yakni sebagai berikut: “Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga Negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib

By |2022-07-31T18:20:11+00:00July 31st, 2022|Categories: Hukum Perdata|Tags: , |0 Comments

Dituduh Melakukan Wanprestasi? Ajukan Pembelaan Hukum Ini!

Sebagaimana artikel Ini Akibat Hukum Jika Melakukan Wanprestasi! menjelaskan tentang apa itu wanprestasi dan akibat-akibat yang dapat dibebankan kepada orang yang tidak melaksanakan sesuai isi perjanjian. Namun secara hukum, tuduhan wanprestasi dapat disangkal dengan membuktikan salah satu hal yakni sebagai berikut: Mengajukan dalil-dalil yang membuktikan adanya keadaan memaksa yang mengakibatkan wanprestasi; Mengajukan dalil-dalil yang membuktikan

Go to Top