Ferdy Sambo Tidak Dapat Dijerat Perbuatan Obstruction Of Justice

Dalam artikel berita menyatakan jika Dittipidsiber Bareskrim Polri menetapkan mantan Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo sebagai Tersangka tindak pidana menghalangi penyidikan atau obstruction of justice dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ada 7 orang yang sudah ditetapkan sebagai Tersangka tindak pidana menghalangi penyidikan atau obstruction of justice  yaitu Irjen FS, Brigjen HK, Kompol ANP, AKBP AR, Kompol BW, Kompol CP dan AKP IW.

Apakah Istri tidak memberitahu Perbuatan Pidana Suami dapat Dihukum?

Misalnya dalam perkara Ferdy Sambo, Istri Ferdy Sambo jelas mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Suaminya yaitu diduga melakukan pembunuhan kepada Brigadir J tetapi tidak tidak memberitahu atau menyembunyikan dari Pihak kepolisian. Berdasarkan Pasal 221 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak

Apakah Boleh Melaporkan Balik Si Pelapor Ke Polisi?

Sering terjadi jika seseorang dilaporkan dengan tuduhan A namun tuduhan tersebut dihentikan di kepolisian atau tuduhan itu dinyatakan tidak diterima/ ditolak oleh Pengadilan, dengan dasar ini orang yang dilaporkan tersebut mengajukan Laporan baru ke pihak kepolisian dengan dasar pencemaran nama baik. Jika mengacu pada Pasal 10 Ayata 1 UU LPSK yang menyatakan: (1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku,

Syarat Mendapatkan Putusan Rehabilitasi dalam Kasus Narkotika Di Pengadilan

Bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat: memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi

Hati-Hati Membeli Barang dibawah Harga Pasar. Bisa Berujung Pidana!

Berdasarkan Yurisprudensi 2/Yur/Pid/2018 dengan sumber Putusan Mahkamah Agung No. 170 K/Pid/2014 menyatakan kaidah hukum yakni “Barang yang dibeli dengan harga yang tidak sesuai dengan harga pasar, patut diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan”. Membeli barang hasil kejahatan dapat dikategorikan tindak pidana penadahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP menyatakan bahwa melakukan perbuatan-perbuatan

Apakah Main Judi Online Dapat Dijerat UU ITE?

Menurut saya Main Judi Online tidak dapat dijerat UU ITE jika dilakukan ditempat tertutup/privat. Penjelasan: Sebagai contoh, si A membuka situs taruhan bola di handphone miliknya. Kemudian si A melakukan deposit uang ke akunnya untuk taruhan bola. Kegiatan tersebut dilakukan si A ditempat tertutup/privat. Apakah polisi dapat menjerat si A dengan kronologi tersebut menggunakan UU

Bagaimana Jika Barang Gadai Dijual Tanpa Izin?

Pada prinsipnya barang yang digadai kepemilkannya belum beralih kepada pemegang hak Gadai. Jadi apabila ada orang yang menjual barang Gadai tanpa izin maka dapat diduga ia melakukan tindak pidana penggelapan. Berdasarkan Pasal 372 KUHP: Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada

By |2022-07-31T15:54:14+00:00March 9th, 2022|Categories: Hukum Pidana|Tags: , |0 Comments

Pidana Menelantarkan Anak

Pasal 49 UU PKDRT sebagai berikut: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga tahun) atau denda paling banyak Rp. 15.000.000.00 (Lima belas juta rupiah), setiap orang yang: Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2). Salah satu kasus penelantaran

By |2021-12-29T15:03:37+00:00December 29th, 2021|Categories: Hukum Pidana|Tags: , , , |0 Comments

Hati-Hati Membeli Barang dibawah Harga Pasar. Bisa Berujung Pidana!

Berdasarkan Yurisprudensi 2/Yur/Pid/2018 dengan sumber Putusan Mahkamah Agung No. 170 K/Pid/2014 menyatakan kaidah hukum yakni “Barang yang dibeli dengan harga yang tidak sesuai dengan harga pasar, patut diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan”. Membeli barang hasil kejahatan dapat dikategorikan tindak pidana penadahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP menyatakan bahwa melakukan perbuatan-perbuatan

Prosedur dan Jangka waktu Upaya Hukum Banding atau Kasasi

BANDING PIDANA Berdasarkan Pasal 67 KUHAP menjelaskan ”Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk minta Banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama”. Sedangkan mengenai batas waktu mengajukan upaya hukum banding diatur pada Pasal 233 ayat 2 KUHAP yang menjelaskan ”Hanya permintaan Banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) boleh diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan”.

Go to Top