Eko Pandiangan, Author at EAP Lawyer

Apa Syarat Penangguhan Penahanan Dikepolisian?

Apa Syarat Penangguhan Penahanan Dikepolisian?

Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan, yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Pasal 1 angka 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara

By Eko Pandiangan|2022-07-31T16:42:31+00:00April 21st, 2021|Categories: Hukum Acara Pidana|Tags: eaplawyer, Syarat Penangguhan Penahanan Dikepolisian, Syarat Penangguhan Penahanan pada Tersangka|2 Comments

Bagaimana Jika Laporan di Polisi Tidak Diproses?

Bagaimana Jika Laporan di Polisi Tidak Diproses?

Berdasarkan Pasal 3 Ayat 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana menyatakan; Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri atas: laporan polisi model A, yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi; dan laporan polisi

By Eko Pandiangan|2022-07-31T16:53:12+00:00April 21st, 2021|Categories: Hukum Acara Pidana|Tags: Bagaimana Jika Laporan di Polisi Tidak Diproses?, eaplawyer, polisi tidak menindaklanjuti laporan, Upaya Yang Dapat Dilakukan Apabila Polisi Tidak Menindaklanjuti Laporan Polisi|10 Comments

Apa Perbedaan Kasus Yang Ada di Polsek, Polres, Polda dan Mabes Polri?

Apa Perbedaan Kasus Yang Ada di Polsek, Polres, Polda dan Mabes Polri?

Pasal 17 Ayat 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana(“Perkapolri 14/2012”) menyatakan “Tingkat kesulitan penyidikan perkara ditentukan berdasarkan kriteria: perkara mudah; perkara sedang; perkara sulit; dan perkara sangat sulit. Selanjutnya Pasal 18 Ayat 1 menyebutkan “Kriteria perkara mudah” antara lain: saksi cukup; alat bukti cukup; tersangka sudah

By Eko Pandiangan|2022-07-31T16:54:45+00:00April 21st, 2021|Categories: Hukum Acara Pidana|Tags: eaplawyer, perbedaan perkara yang ditangani polsek polres polda mabes|0 Comments

Bagaimana Cara Membuat Laporan di Kepolisian?

Bagaimana Cara Membuat Laporan di Kepolisian?

Berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Cara melaporkan tindak pidana SECARA UMUM atas adanya dugaan tindak pidana yaitu dengan

By Eko Pandiangan|2022-07-31T16:56:20+00:00April 21st, 2021|Categories: Hukum Acara Pidana|Tags: Bagaimana Cara Membuat Laporan di Kepolisian?, cara membuat laporan di kepolisian, eaplawyer|0 Comments

Begini Tata Cara Penyitaan Oleh Kepolisian!

Begini Tata Cara Penyitaan Oleh Kepolisian!

Dalam hal adanya dugaan perbuatan tindak pidana, kepolisian berhak melakukan penyitaan terhadap benda yang dikuasai oleh terduga pelaku yang dimana ada beberapa cara atau syarat yang harus dipenuhi kepolisian dalam hal melakukan penyitaan tersebut. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau

By Eko Pandiangan|2022-07-31T16:58:23+00:00April 21st, 2021|Categories: Hukum Acara Pidana|Tags: Begini Tata Cara Penyitaan Oleh Kepolisian, eaplawyer, penyitaan oleh polisi|2 Comments

Bagaimana Ketentuan Hibah dalam Hukum Perdata?

Bagaimana Ketentuan Hibah dalam Hukum Perdata?

Dalam Pasal 1666 KUHPerdata berbunyi “Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu”. Yang menjadi objek perjanjian hibah adalah segala macam harta milik penghibah, baik berada berwujud maupun tidak berwujud, benda tetap

By Eko Pandiangan|2022-07-31T16:59:57+00:00April 21st, 2021|Categories: Hukum Perdata|Tags: eaplawyer, Ketentuan Hibah Dalam Hukum Perdata|0 Comments

Ini Proses Penyelesaian Tumpang Tindih Sertipikat di BPN!

Ini Proses Penyelesaian Tumpang Tindih Sertipikat di BPN!

Pengaduan Melalui Kantor Pertanahan Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 ayat 7 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan (“Permen ATR/BPN 11/2016”) menyatakan, “Dalam hal di atas satu bidang tanah terdapat tumpang tindih sertifikat hak atas tanah, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

By Eko Pandiangan|2022-07-31T17:03:33+00:00April 21st, 2021|Categories: Hukum Agraria|Tags: eaplawyer, Penyelesaian Tumpang Tindih Sertipikat di BPN!, Upaya Penyelesaian Tumpang Tindih Sertifkat Tanah diluar Pengadilan|0 Comments

Bagaimana Prosedur Mendapatkan Restoratif Justice/ Perdamaian di Kejaksaan?

Bagaimana Prosedur Mendapatkan Restoratif Justice/ Perdamaian di Kejaksaan?

Pasal 1 Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menyatakan “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”. Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Kejaksaan

By Eko Pandiangan|2022-07-31T17:05:29+00:00April 21st, 2021|Categories: Hukum Acara Pidana|Tags: eaplawyer, Prosedur Mendapatkan Restoratif Justice/ Perdamaian di Kejaksaan, Syarat Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif pada Kejaksaan|0 Comments

Bagaimana Prosedur Mendapatkan Restoratif Justice/ Perdamaian di Kepolisian?

Bagaimana Prosedur Mendapatkan Restoratif Justice/ Perdamaian di Kepolisian?

Pasal 1 angka 27 Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana menyatakan “Keadilan restoratif adalah penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban dan/atau keluarganya serta pihak terkait, dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak”. Pedoman penanganan Penyelesaian perkara dengan pendekatan restorative justice diatur pada Surat Edaran Nomor: SE/8/VII/2018

By Eko Pandiangan|2022-07-31T17:30:15+00:00April 21st, 2021|Categories: Hukum Acara Pidana|Tags: Bagaimana Prosedur Mendapatkan Restoratif Justice/ Perdamaian di Kepolisian?, eaplawyer, Syarat Penghentian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif pada Kepolisian|0 Comments

Apakah Laporan dan Pengaduan Berbeda?

Apakah Laporan dan Pengaduan Berbeda?

Laporan sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 24 KUHAP Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana Pada Pasal 1 buitir 25 KUHAP menyatakan “Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang

By Eko Pandiangan|2022-07-31T17:27:57+00:00April 21st, 2021|Categories: Hukum Acara Pidana|Tags: eaplawyer, Perbedaan Laporan Dan Pengaduan|0 Comments

About Eko Pandiangan